“Sebagaimana ciri khas Memoria Passionis buku ini ditulis berdasarkan kronik sehingga isinya adalah karya sejarah yang menceritakan peristiwa-peristiwa di Papua dalam urutan kronologis disertai analisis berkaitan dengan pembunuhan Hak Asasi Manusia di tahun sebelumnya. Konsistensi kami dari JPIC OFM Papua yaitu dengan menerbitkan di setiap tahunya adalah sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah papua terekam secara baik dan rapi”
Begitulah beberapa bagian kata sambutan yang disampaikan oleh P. Goklian Haposan OFM, Staf Advokasi JPIC OFM Papua dalam acara launching dan diskusi Buku Seri Memoria Passionis No. 44 di Asrama Kamasan Yogyakarta, Sabtu, 25 Juli 2026. Diskusi yang berlangsung dalam suasana solidaritas ini mengangkat tema ‘Militerisasi dan Krisis Kemanusiaan sepanjang Tahun 2025, sesuai dengan judul Buku Seri Memoria Passionis Militerisasi dan Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua: Analisa, Kronik dan Rekomendasi Hak Asasi Manusia Tahun 2025. Buku dengan tebal 384 halaman ini berisikan kronik peristiwa dari perspektif hak asasi manusia seperti kerusakan hutan yang berdampak pada kehancuran kehidupan masyarakat adat Papua, konflik bersenjata yang tak pernah ujung berdampak pada pengungsian, suara-suara akan kebenaran dan keadilan yang terus dibungkam, merupakan sebagian isi kronik dan catatan analisanya.
Apri Anastasya, salah satu penulis buku sekaligus narasumber di dalam diskusi ini menjelaskan bahwa kebijakan yang terus mengedepankan militer berdampak buruk bagi Papua. Konflik bersenjata terus meningkat yang berdampak pada pengungsian massal di Papua.
“Pengiriman pasukan militer secara masif ke wilayah konflik justru memicu ketakutan warga dan memperbesar konflik. Kehadiran militer dinilai tidak memberikan rasa aman, melainkan memancing kemarahan TPNPB”, ungkap April.
Selain itu kerusakan hutan karena investasi berskala besar berdampak buruk bagi masyarakat adat Papua. Masyarakat pemilik hak ulayat tidak dilibatkan di dalam proyek tersebut. Tidak dilibatkan yang dimaksudkan adalah tidak meminta persetujuan dari pemilik hak ulayat. Bagi masyarakat yang menolak dan melawan, para elit selalu membenturkan masyarakat dengan militer. Para elit pusat RI dan Papua selalu berdalil bahwa kekayaan sumber daya alam Papua adalah untuk kepentingan negara dan kesejahteraan bersama.
“Terjadi setidaknya 47 masalah lingkungan hidup di Papua sepanjang tahun 2025. Kerusakan lingkungan dipicu oleh izin investasi dan masuknya alat berat dari pemerintah yang mengeksploitasi lahan dan merusak hutan adat. Papua itu Bukan Tanah Kosong, karena ada masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya di sana”, jelas Apri lebih lanjut.
Ridwan, penanggap yang berasal dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Yogyakarta menilai bahwa konflik bersenjata di Papua sengaja dipelihara. Menurut Ridwan, salah satu sumber konflik di Tanah Papua yang tak kunjung henti adalah eksploitasi sumber daya alam Papua yang berlebihan yang didorong oleh kepentingan pejabat yang korup dan investasi asing.
“Pihak yang sebenarnya bekerja untuk kepentingan asing dan merusak negara adalah pemerintah yang memberikan izin investasi dan mengeksploitasi sumber daya alam”, ungkap Ridwan.
Benediktus, Mahasiswa yang menyelesaikan studi S2 di Universitas Sanata Dharma, yang juga adalah penanggap kedua memberikan apresiasi kepada JPIC OFM Papua yang secara konsisten merekam dan menulis segala peristiwa hak asasi manusia di Tanah Papua. Lebih lanjut Benediktus menjelaskan bahwa peristiwa yang langsung disampaikan oleh orang Papua atau mereka yang mendapatkan ketidakadilan adalah menjadi sumber utama yang sangat penting di dalam menulis analisanya.
“Menulis kronik butuh konsistensi. Sumber utama penulisan tentang Papua sebaiknya diambil dari karya warga Papua atau lembaga lokal yang mencatat pelanggaran HAM, bukan sekadar mengutip tokoh populer yang tindakannya belum tentu tepat”, tutur Benediktus.
Setelah pemaparan atau penjelasan dari penulis dan penanggap buku, moderator diskusi membuka ruang diskusi dan sharing. Salah satu peserta yang hadir menanyakan bagaimana menyikapi krisis kemanusiaan multidimensi di Papua?Hal ini mengingat dampaknya tidak hanya berasal dari kekerasan militer, tetapi juga dari minimnya akses kesehatan, pendidikan, pembalakan hutan yang masif, serta perlakuan terhadap masyarakat Papua yang belum dijadikan subjek penuh oleh negara. Apa yang perlu dilakukan? Pertanyaan pembukaan ini dtanggapi oleh Ridwan. Menurut Ridwan, masyarakat harus menguasai hirarki ekonomi dan pengetahuan, selain hirarki kekuasaan/politik dan militer. Perjuangan di Papua perlu berfokus pada penguasaan hirarki ekonomi dan ilmu pengetahuan agar memiliki basis perlawanan yang kuat dan mandiri. Yang kedua adalah menggunakan strategi Gerakan Berjangka Panjang (Napas Panjang). Perjuangan itu memerlukan strategi dan daya tahan jangka panjang yang adaptif, bukan sekadar respons jangka pendek. Yang ketiga adalah membangun gerakan yang menarik dan progresif. Gerakan sosial hendaknya dibuat dinamis dan menyenangkan (misalnya dikombinasikan dengan literasi, diskusi, seni, sastra, atau kegiatan alam) tanpa mengurangi ketegasan dan komitmen saat harus melakukan aksi nyata.
Kegiatan diskusi dihadiri sekitar 50-an peserta yang berasal dari generasi muda dari berbagai suku di Indonesia yang sedang berstudi di Kota Yogyakarta. Pada akhir diskusi, semua yang terlibat dalam diskusi tersebut membacakan pernyataan bersama terkait penyelesaian persoalan hak asasi manusia di Papua.
Oleh Bernard Koten (JPIC OFM Papua)
