Dialog Lintas Kepercayaan, “Merajut Harmoni untuk Papua Tanah Damai”

Dialog Interfaith bertajuk “Papua Tanah Damai” diselenggarakan sebagai ruang bersama bagi tokoh agama, perempuan, pemuda, pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas situasi sosial, kemanusiaan, dan perdamaian di Tanah Papua. Kegiatan ini bertujuan membangun harmoni, memperkuat kolaborasi lintas pihak, serta merumuskan langkah nyata dalam menciptakan Papua yang damai, adil, dan bermartabat.

Kegiatan ini melibatkan berbagai aktor perubahan, di antaranya perwakilan FKUB, tokoh agama lintas denominasi dan agama, tokoh perempuan, pemuda, media, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah daerah. Beberapa tokoh yang terlibat antara lain Pdt. Naftali, Pater Barnabas Pr, Maurits Mano, Robert Yewen, Rode Wanimbo, Pdt. James, Elias Gobay, dan Hardy Baslon sebagai moderator.

Kegiatan berlangsung pada Kamis, 21 Mei 2026 dalam rangka memperkuat gerakan bersama menuju “Papua Tanah Damai” di tengah meningkatnya persoalan sosial, konflik, dan krisis kemanusiaan di Papua.

Dialog tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang sebelumnya juga telah dilakukan di Provinsi Papua Pegunungan. Forum ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat yang selama ini jarang duduk bersama dalam satu ruang dialog.

Kegiatan ini diselenggarakan karena masih banyak persoalan yang terjadi di Papua, seperti konflik bersenjata, pelanggaran HAM, pengungsian, diskriminasi, kemiskinan, kerusakan lingkungan, penyempitan ruang demokrasi, hingga meningkatnya persoalan sosial di kalangan anak muda. Para peserta menilai bahwa Papua membutuhkan ruang dialog bersama untuk membangun kepercayaan, memperjuangkan keadilan, dan menciptakan perdamaian melalui pendekatan kemanusiaan serta kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan diawali dengan sambutan pembuka dan ice breaking “Lingkaran Harmoni” yang mengajak peserta memaknai arti damai. Para peserta kemudian berbagi refleksi dan pengalaman nyata dalam merajut perdamaian di Papua, seperti membangun forum lintas agama, membantu pengungsi, melakukan advokasi HAM, hingga kampanye Papua Tanah Damai.

Forum juga menghadirkan pemaparan mengenai situasi Papua tahun 2026 yang menggambarkan Papua sebagai “Noken Besar” yang sedang menghadapi tantangan berupa militerisasi, deforestasi, konflik sosial, krisis kesehatan, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Setelah itu, peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi untuk merumuskan cita-cita Papua damai, tantangan terbesar, benang-benang sosial yang mulai rapuh, serta langkah konkret yang perlu dilakukan.

Hasil diskusi menegaskan pentingnya dialog kemanusiaan, perlindungan hak masyarakat adat, penegakan hukum yang adil, penguatan toleransi lintas agama, serta konsolidasi masyarakat akar rumput sebagai langkah bersama mewujudkan Papua Tanah Damai. Kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama, pesan perdamaian, dan komitmen untuk terus melanjutkan gerakan harmoni di Tanah Papua.

Bagikan artikel ini