“Para hadirin yang kami banggakan. Memoria Passionis atau ingatan akan penderitaan, bukan sekedar dokumentasi peris wa melainkan upaya merawat ingatan kolektif atas penderitaan yang telah berlangsung lama di tanah Papua, luka yang terlalu lama di tanah Papua. Seri ini lahir dari kesadaran bahwa di balik angka-angka kronik terdapat kehidupan manusia, yaitu komunitas, keluarga, individu yang mengalami kehilangan, ke dakpas an dan keterpinggiran secara terus- menerus sampai saat ini. Oleh karena itu, buku ini dak hanya mencatat apa yang terjadi sepanjang tahun 2025, tetapi juga berupaya membaca makna di balik setiap peristiwa tersebut dalam kerangka yang lebih luas”
Sepintas isi sambutan dari JPIC OFM Papua yang disampaikan oleh Program Manager JPIC OFM Papua Bernard Koten pada Kamis, 08 Oktober 2026 dalam diskusi dan bedah buku Seri Memoria Passionis (MP) No.44 di Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, NTT. Setelah menerbitkan buku MP berjudul ‘Tong Bicara Tapi Dong Jalan Terus’ pada tahun 2025, JPIC OFM Papua menyepakati judul MP No.44 ini adalah ‘Militerisasi dan Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua; Analisa, Kronik dan Rekomendasi Hak Asasi Manusia 2026.’ Penulisan, penerbitan dan publikasi Buku Seri MP merupakan tanggung jawab moral dan akademis dari JPIC OFM Papua yang hidup dan melayani di Tanah Papua. Lebih lanjut Bernard mengatakan bahwa apa yang disusun dan ditulis di dalam Buku MP bisa membantu para pengambil kebijakan untuk lebih bijak dalam mengambil solusi bagi Tanah Papua.
“Tetapi juga buku Memoria Passionis ini menjadi dokumentasi reflektif dan advokatif yang mampu mendorong perubahan. Jadi harapan dari, segala proses yang kami tulis atau yang kami susun di dalam buku Memoria Passionis dapat membantu para pengambil kebijakan lebih bijak lagi terkait dengan situasi di tanah Papua. Kami berharap Agar diskusi kita atau sharingatau kisah kita pada hari ini dapat menumbuhkan pikiran yang kri s, budi yang cerah, perasaan yang empati terkait situasi kemanusiaan dan keutuhan alam ciptaan di tanah Papua”, ungkap Bernard Koten.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unwira Ibu Yohana Fransiska Medho dalam sambutan menjelaskan bahwa situasi kemanusiaan di Tanah Papua yang dituangkan di dalam Buku Seri MP No.44 bukan persoalan yang sederhana dan serius. Menurut dia, persoalan yang diangkat di dalam Buku MP sangat relevan dengan apa yang digeluti oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan (FISIP) Unwira.
“Isu militerisasi dan krisis kemanusiaan di tanah Papua menyentuh dimensi pemerintahan, keamanan manusia, hak asasi, keadilan, pembangunan, serta hubungan antar negara dan warga negara. Data resmi yang kita lihat dalam pembahasan ini dalam BPS mencatat indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2025 sebesar 75.90 sedangkan Papua Tengah berada pada 60.64 dan Papua Pegunungan 59,91. Pada September 2025, persentase penduduk miskin secara nasional 8.25%, di Papua Tengah mencapai 29.45% dan di Papua Pegunungan 27,21%. Angka-angka ini tidak menjelaskan seluruh keragaman tanah Papua dan tidak boleh dipakai untuk memberi label kepada masyarakatnya. Data memberikan kita arah tetapi nurani menentukan cara kita memperlakukan manusia. Bagi program studi ilmu pemerintahan, kegiatan ini sangat relevan. Ilmu pemerintahan tidak hanya membahas kelembagaan, kewenangan, dan kebijakan publik, tetapi juga menelaah bagaimana kekuasaan dijalankan. Bagaimana warga dilindungi dan bagaimana kepercayaan publik dibangun,” jelas Fransiska dalam sambutannya.
Buku ini dibedah dan ditanggapi oleh dua orang penanggap yakni Dosen Ilmu Pemerintahan Unwira Bruno Rey Pantola dan Kepala Devisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT Gres Gracelia. Menurut Bruno, Buku Seri MP No.44 ini menyodorkan kepada kita fenomena yang terjadi.
“Kalau saya membaca buku ini (MP No.44) saya mengingat buku tentang “the Other”. Penulisnya berupaya menerjemahkan konsep levinas tentang e ka wajah orang lain. Dia tidak duduk di Eropa untuk memikirkan orang lain di Afrika, tetapi dia terjun langsung di Afrika sebagai jurnalis untuk berhadapan langsung dengan orang-orang Afrika untuk memenuhi apa itu ketika bertemu secara langsung. Oleh karena itu, buku ini tidak banyak daftar pustakanya, tapi lebih banyak laporan-laporan peristiwa. Jadi, saya pikir teman- teman mau menyodorkan kepada kita fenomena yang terjadi. Bagaimana mereka dengan orang Papua dan melihat langsung. Bukan berdiri di panggung akademik lalu kemudian mendefenisikan Papua”, ungkap Bruno dalam pemaparannya.
Kepala Devisi Advokasi WALHI NTT Gres Gracela melihat persoalan yang diangkat di dalam Buku Seri MP No.44 ini juga terjadi di NTT. Dia membandingkan persoalan kerusakan lingkungan, perjuangan masyarakat adat di Papua sedang dan akan terjadi di NTT.
“Saya melihat adanya konflik agraria dan perampasan ruang hidup yang sangat masif dalam setiap proyek-proyek pembangunan, lalu juga ada kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi oleh kapitalisme dan juga para investor. Kalau teman-teman lihat soal PSN yang dibangun di Papua, biasa diiringi dengan pembabatan hutan secara masif. Kita bisa lihat bahwa penyebaran investasi tidak hanya di Papua. Hari ini sebaran investasi juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, di tempat kita saat ini berdiri. Kita lihat misalnya di Pulau Flores. Ada begitu banyak proyek yang terbangun di sana, PSN itu ada 3 bendungan yang sudah dibangun. Bendungan di Maumere, di Mbay, di Napun Gete itu sudah dibangun. Dan semua persoalan investasi ini tidak hanya berdiri serta merta sendiri. Ini dibarengi dengan persoalan-persoalan yang kian masif di tingkat-tingkat tapak. Persoalan yang kian masif itu muncul ketika ruang hidup masyarakat dirampas atau dirubah situasinya, tanpa ada proses sosialisasi sejak awal, tanpa ada proses keterbukaan, sejak awal”, tegas Gres dalam pemaparannya.
Salah satu penulis Buku MP No.44 Hardy Baslon mengungkapkan bahwa ada pembangunan di Tanah Papua tetapi ada yang masih mengganjal. Bahwa ruang masyarakat adat Papua masih tersembunyi di balik pembangunan tersebut.
“Kita semua tahu rani Papua, Indonesia pada umumnya. Bahwa pembangunan itu adalah sesuatu kebutuhan yang mutlak dan perlu untuk masyarakat. Papua hari ini sudah terjadi daerah otonomi baru 6 provinsi. Menurut wacana dari pemerintah, itu dalam rangka untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Itu supaya pelayanan dasar itu benar-benar menyentuh pada masyarakat. Dan dibukalah aksesibilitas transportasi darat lancar. Dibangunlah berbagai fasilitas publik bagi masyarakat di sana. Tetapi realitas dibalik itu ada sesuatu yang mengganjal menurut kami. Bahwa ruang hidup masyarakat adat terutama orang asli Papua, memilih bersembunyi dengan kehadiran berbagai program pemerintah, program pembangunan itu. Dan itu berdampak tidak hanya kepada hak- hak dasar terkait layanan-layanan dasar pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tetapi juga berdampak pada kemanusiaan terutama nyawa manusia. Nah, ketika masyarakat Papua melihat berbagai program ini tidak ada manfaat untuk mereka, hal yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan perlawanan, demo. Termasuk kehadiran organisasi Papua merdeka dalam rangka itu, mengcounter itu semua”, Hardy menjelaskan sepintas isi buku Seri MP No. 44.
Di akhir dari diskusi dan bedah Buku Seri MP No.44, semua yang hadir membacakan pernyataan sikap solidaritas kemanusiaan terhadap Papua. Beginilah isi pernyataan tersebut:
“Kami yang hadir di sini menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di Tanah Papua. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, kami terpanggil bersuara terhadap penderitaan sesama warga di Tanah Papua. Oleh karena kami menyatakan:
- Menolak segala bentuk kekerasan yang melukai kemanusiaan di Papua.
- Menolak pendekatan keamanan atau militerisasi terhadap Papua
- Menolak segala bentuk kebijakan dan praktik pembangunan yang merampas, merusak dan mengeksploitasi sumber daya alam Papua dan menghancurkan kehidupan manusia Papua
- Memberikan jaminan kebebasan pers dan ruang aman advokasi bagi jurnalis, aktivis dan masyarakat adat.
- Mendorong dialog damai untuk mencari solusi penyelesaian konflik di Tanah Papua.
Semoga pernyataan ini menjadi pengingat bahwa perdamaian sejati hanya dapat dibangun di atas fondasi keadilan dan pengakuan yang mengatasnamakan kemanusiaan.
