Peluncuran dan diskusi buku Memoria Passionis seri ke-44 berlangsung di Aula Biara Sang Surya, Kota Jayapura pada Sabtu, 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan para akademisi, mahasiswa, tokoh gereja juga aktivis kemanusiaan untuk membahas berbagai persoalan sosial serta Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dan dimoderatori oleh Fr. Darius Marian. Diskusi dibuka dengan doa, sambutan lalu forum tersebut menjadi ruang refleksi bersama mengenai situasi Kemanusiaan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kesehatan serta meningkatnya Militerisasi di Papua.
Dalam pemaparannya, Ignasius Ngari menegaskan bahwa buku Memoria Passionis hadir bukan sekedar catatan tahunan tetapi sebagai Upaya membuka ingatan kolektif terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Papua. Menurutnya, persoalan di Papua sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi juga mencakup masalah Pendidikan, Kesehatan, Konflik Sosial dan Kerusakan Lingkungan. Ia menyoroti kondisi pengungsi di wilayah Pegunungan Bintang yang kehilangan akses terhadap Pendidikan akibat konflik berkepanjangan.
Selain itu, Ngari mengungkapkan meningkatnya kasus militerisasi dan kekerasan sipil di Papua, serta masifnya pembukaan lahan untuk proyek pangan dan industriyang menyebabkan hilangnya puluhan ribu hektar hutan dan deforestasi di berbagai wilayah Papua. Ia juga sempat menyinggung film Pesta Babi yang menurutnya menggambarkan praktik kolonialisasi yang masih dirasakan masyarakat Papua hingga hari ini. Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat puluhan kasus militerisasi, kekerasan terhadap warga sipil, serta persoalan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Karena itu, buku Memoria Passionis menawarkan sejumlah rekomendasi, di antaranya demiliterisasi dan akuntabilitas aparat, dialog inklusif, reformasi tata kelola, keadilan ekologis, penguatan masyarakat sipil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Disisi lain, Yuliana Langowuyo menjelaskan krisis kemanusiaan di Papua semakin diperparah oleh pendekatan keamanan yang berlebihan. Menurutnya, kehadiran militer telah dinormalisasi dalam kehidupan masyarakat Papua, baik di wilayah kota maupun pedalaman bahkan aktivitas sehari-hari masyarakat sipil tidak jarang berada di bawah pengawasan aparat keamanan. Ia menilai negara bukan sekadar hadir sebagai aktor pengatur kebijakan, tetapi juga menjadi “produsen” militerisasi melalui berbagai kebijakan keamanan yang diterapkan di Papua. Kondisi tersebut menciptakan ketakutan berkepanjangan ditengah masrakat dan memicu gelombang pengungsian yang terus meningkat.
Langowuyo juga menyoroti keterlibatan apparat keamanan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Papua yang dinilai membuka sumber aksploitasi besar-besaran terhadap alam Papua. Ia berhaarap buku Memoria Passionis tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga menjadi panggilan moral bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam Upaya mengurangi militerisasi dan krisis kemanusiaan di Papua melalui tindakan-tindakan kecil yang nyata.
Disisi lain, pandangan kritis juga disampaikan oleh Fransina Yoteni yang menyebut Memoria Passionis Adalah arsip moral, kesaksian Sejarah, sekaligus panggilan nurani bagi masyarakat Papua. Menurutnya, buku tersebut tidak dapat dibaca seperti laporan tahunan biasa karena setiap halaman buku tersebut merekam kenyataan konkret yang dialami Masyarakat Papua. Fransina mengajak peserta membaca persoalan Papua melalui tiga lensa utama yaitu perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pendidikan dan Teologi Sosial. Ia menilai konflik yang terus berlangsung di Papua telah merusak masa depan generasi muda karena pendidikan menjadi terganggu dan rasa aman masyarakat terus terkikis.
Hal serupa juga disampaikan oleh Melpayanti Sinaga yang menyoroti keterkaitan antara Militerisasi, Kekerasan, Eksploitasi Lingkungan dan Buruknya Pelayanan Publik di Papua. Ia menjelaskna bahwa peningkatan pembangunan markas militer dan penempatan pasukan non-organik di daerah konflik memperlihatkan negara masih menggunakan pendekatan keamanan sebagai strategi utama dalam menangani Papua. Selain itu, proyek-proyek pembangunan seperti PSN di Papua Selatan dinilai mengancam hak-hak masyarakat adat melalui pembukaan lahan besar-besaran yang berpotensi merampas tanah ulayat dan merusak lingkungan hidup.
Sinaga mengungkapkan proyek PSN Merauke berpotensi berdampak pada jutaan hektar wilayah adat dan puluhan ribu Masyarakat adat di Papua Selatan. Menurutnya, berbagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi karena minimnya penerapan prinsrip Free, Prios and Informed Consent (FPIC), yakni persetujun tanpa paksaan, didahului informasi lengkap dan dilakukan sebelum proyek berjalan. Ia mendorong adanya moratorium proyek, pemetaan partisipatif wilayah adat, audit lingkungan dan AMDAL serta pemulihan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak.
Secara keseluruhan diskusi ini berlangsung dinamis Ketika para peserta mulai mempertanyakan masa depan dialog damai Papua. Pada akhir kegiatan tersebut, seluruh peserta, narasumber dan panelis bersama-sama membacakan pernyataan sikap terkait situasi HAM di Papua. Mereka menyuarakan penghentian kekerasan, evaluasi pendekatan keamanan, perlindungan hak Masyarakat adat serta pentingnya dialog damai yang bermartabat. Pelnucuran Memoria Passioni seri ke-44 akhirnya tidak hanya menjadi forum akademik tetapi juga ruang refleksi bersama mengenai masa depan keadilan, pedamaian dan kemanusiaan di Tanah Papua.
