“JPIC OFM Papua merekam kejadian di Papua. Tetapi ada refleksi. Biasanya kita tahu dari berita tetapi sekarang kita tahu langsung informasi dari lapangan.  Kesempatan ini kita lihat konteks yang nyata, kebijakan yang kita buat tetapi tidak melihat konteks yang nyata, kebijakan itu tidak berguna”

Sepintas sambutan yang disampaikan oleh Surya Tandjung, Dosen Unika yang mewakili Universitas Atma Jaya Jakarta, di Fakultas Hukum, Rabu, 01 Juli 2026.

Seri Memoria Passionis merupakan publikasi tahunan JPIC OFM Papua. Publikasi ini berisi catatan peristiwa secara kronik yang disertai dengan catatan analisa. Direktur JPIC OFM Papua P. Alexandro Rangga OFM dalam sambutannya, menjelaskan bahwa buku yang berjudul ‘Militerisasi dan Krisis Kemanusiaan’ ini sesuai kronologis dan dilengkapi dengan refleksi yang berbeda dari berbagai sudut pandang. Kekuatan Buku Memoria Passionis terletak pada catatan kroniknya.  

“Hampir seluruh berita dan informasi mengenai Papua adalah informasi dari pemerintah. Namun, ada peristiwa yang tidak disoroti seperti diskriminasi dan lainnya. Jadi buku ini di setiap bagiannya atau babnya ada kronik dan analisa kritisnya. Untuk detailnya nanti kita dengar bersama salah penulis yang hadir pada kesempatan ini”, ungkap Pater Sandro di dalam sambutannya.

Pernyataan Direktur JPIC OFM Papua Pater Sandro OFM, dipertegas lagi oleh salah satu penulis buku ini, Handrianus Belolon. Menurut Handrianus, ketika orang membincankan Papua, orientasi pemikirannya merujuk pada berita-berita mainstream. Entah itu di media sosial, media online maupun di televisi nasional. Dan orang di luar Papua melihat Papua ada kemajuan dari setiap rezim, kepemimpinan yang ada di Negara ini. Hal ini ditunjuk dengan adanya daerah otonomi baru (DOB). Dengan bahasa pembangunannya adalah mendekatkan pelayanan Negara kepada masyarakat. Ini adalah isu yang dibangun di publik.

“Hal ini dimaksudkan agar aksebilitas semuanya berjalan, di darat dan udara. Akses pendidikan dan kesehatan berjalan. Serta upaya meredam segala protes yang mengatakan Papua daerah tertinggal sehingga Negara mau menyatakan bahwa mereka benar-benar hadir untuk orang Papua. Itu adalah suatu sisi wajah Papua yang terlihat di luar. Tetapi ada satu wajah lain yang menurut kami masih terselubung yaitu luka dan bau darah kematian. Itu sering luput dari liputan media-media mainstream. Mengapa saya sebut luka dan penuh bau darah kematian, hari ini sesuai rekaman buku memoria passionis No. 44 yang terjadi adalah militerisasi yang dalam kerangka pembangunan nasional dinyatakan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di Papua. Terjadilah pendropan militer”, Handrianus menjelaskan isi buku Memoria Passionis.

Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial Jakarta, mengatakan bahwa tema yang diangkat oleh JPIC OFM Papua di dalam buku Memoria Passionis ini merupakan tema yang tepat. Militerisme yang ada di Papua tidak hanya terjadi di Tanah Papua tetapi terjadi di luar Papua. Terjadi di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, di berbagai tempat.

“Kita sepertinya dilarang. Kita yang non Papua seolah-olah dilarang untuk ikut-ikutan bicara tentang Papua, tidak usah ikut nonton Film Pesta Babi tentang Papua. Pasti ada sesuatu hal yang disembunyikan, diselundupkan. Kita di Imparsial pada tahun 2010 yang lalu menerbitkan buku Sekuritisasi Papua dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia. Dan kami mencatat pada waktu itu, pengiriman pasukan militer ke Papua dalam jumlah yang tidak normal. Kami mencatat sekitar 14.000 personel yang dikirim. Ini artinya apa, artinya ada operasi militer yang terselubung yang terjadi di Papua”, tegas Ardi Manto di dalam penjelasannya. 

Armayanti Sanusi, Aktivis Perempuan dan HAM Indonesia menjelaskan bahwa JPIC OFM Papua sedang menjelaskan gambaran apa yang saat ini terjadi di Papua.

“Merinding teman-teman ketika membacanya. Ada sekitar delapan Bab di dalam buku itu. Kalau kita lihat situasi Papua saat ini adalah manifestasi dari politik patriaki, bukan hanya terkait penguasaan ketubuhan perempuan. Ada ketimpangan kuasa bukan saja hanya pada politik tetapi pada control sumber daya alam. Persoalan militerisasi ini berkelindan dengan yang disebut ekonomi politik. Tujuan ekonomi politik global adalah akumulasi. Inilah yang disebut dengan kepentingan kapitalistik di dalamnya”, jelas Armayanti Sanusi.

Pada akhir diskusi, peserta yang hadir membacakan pernyataan bersama terkait dengan situasi militerisasi dan kemanusiaan di Tanah Papua.

Pernyataan Bersama dalam Acara Launching dan Diskusi Buku

Memoria Passionis No. 44: Militerisasi dan Krisis Kemanusiaan di Papua (Kronik dan Analisis HAM Tahun 2025)

Kami yang hadir di sini menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di Tanah Papua. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, kami terpanggil untuk bersuara ketika kekerasan dan penderitaan sesama manusia terus berulang tanpa ada kepastian hukum maupun jaminan keadilan. Karena itu, kami:

1. Menolak segala bentuk kekerasan yang melukai kemanusiaan di Papua. Hentikan pendekatan keamanan yang represif, evaluasi pasukan non-organik yang beroperasi di Papua, serta membentuk mekanisme HAM independent untuk mengusut tuntas berbagai bentuk pelanggaran HAM di Tanah Papua
2. Menolak segala bentuk kebijakan maupun praktik pembangunan yang merampas, merusak dan mengeksploitasi alam Papua. Maka, tinjau ulang PSN, terapkan mekanisme FPIC, akui hak ulayat Masyarakat adat,
3. Jamin Sekolah dan Pusat Layanan Kesehatan di seluruh Tanah Papua, prioritaskan untuk kelompok Perempuan dan anak-anak, serta pengungsi dalam hal trauma healing dan menciptakan sekolah sebagai zona aman bagi Pendidikan anak-anak Papua.
4. Transparansi dana OTSUS dan reformasi birokrasi demi menjamin pemenuhan hak-hak dasar orang Papua di bidang Pendidikan dna Kesehatan
5. Berikan jaminan kebebasan pers dan ruang aman advokasi bagi para jurnalis dan aktivis yang bekerja di atas Tanah Papua.
6. Mendorong Dialog Damai yang setara antara Jakarta, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat adat demi terciptakan keadilan dan rasa hormat bagi alam dan manusia Papua.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Ini adalah panggilan kemanusiaan sekaligus tanggung jawa moral untuk mengingatkan para penyelenggaran negara maupun masyarakat luas bahwa setiap nyawa manusia punya nilai yang sama dan wajib untuk dilindungi di manapun dan kapanpun.

Semoga seruan ini menjadi pengingat bahwa perdamaian sejati hanya dapat dibangun di atas fondasi keadilan dan pengakuan yang mengatasnamakan kemanusiaan.

Jakarta, 01 Juli 2026

BK/jpic ofm papua