Memoria Passionis bukan sekadar dokumentasi peristiwa, melainkan upaya merawat ingatan kolektif atas penderitaan yang terus berlangsung di Tanah Papua. Seri ini lahir dari kesadaran bahwa di balik angka-angka kronik, terdapat kehidupan manusia—komunitas, keluarga, dan individu—yang mengalami kehilangan, ketidakpastian, dan keterpinggiran secara terus-menerus. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya mencatat apa yang terjadi sepanjang tahun 2025, tetapi juga berupaya membaca makna di balik peristiwa-peristiwa tersebut dalam kerangka yang lebih luas: politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

Berbeda dari laporan kronologi biasa, buku ini disusun dengan pendekatan tematik-analitis yang menempatkan militerisasi, kekerasan, dan krisis kemanusiaan sebagai poros utama. Pilihan ini didasarkan pada temuan bahwa sepanjang tahun 2025, peningkatan kehadiran aparat keamanan, operasi militer, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap warga sipil bukan hanya menjadi fenomena yang paling sering terjadi, tetapi juga menjadi simpul yang menghubungkan berbagai persoalan lain di Papua. Dari pengungsian internal hingga pembatasan ruang sipil, dari trauma kolektif hingga terhambatnya layanan dasar—semuanya berkelindan dalam konteks militerisasi yang semakin menguat.

Dari titik tolak tersebut, buku ini kemudian bergerak untuk menelusuri basis material konflik, yakni eksploitasi sumber daya alam dan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Bab tentang lingkungan menunjukkan bahwa konflik ekologis bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi-politik yang lebih luas, termasuk proyek strategis nasional dan investasi ekstraktif. Dalam banyak kasus, pengamanan terhadap proyek-proyek ini justru memperkuat kehadiran militer, sehingga memperdalam siklus konflik.

Selanjutnya, buku ini mengkaji dimensi tata kelola dan pelayanan publik, dengan menyoroti harapan akan hadirnya aparatur negara yang berintegritas di tengah krisis kepercayaan yang terus menguat. Korupsi, lemahnya implementasi kebijakan, serta kegagalan dalam menghadirkan layanan dasar yang adil menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak semata-mata terletak pada keamanan, tetapi juga pada kegagalan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah dampak kemanusiaan, khususnya dalam bidang kesehatan, yang dalam buku ini dibaca sebagai bagian dari “patologi kekuasaan.” Krisis kesehatan di Papua tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik, kemiskinan struktural, pengungsian, serta marginalisasi yang dialami oleh masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, kesehatan tidak lagi dipahami semata sebagai isu teknis, tetapi sebagai cerminan dari relasi kuasa yang timpang.

Bab-bab selanjutnya memperkaya analisis dengan berbagai perspektif tematik yang saling melengkapi, mulai dari dinamika sosial, politik lokal, hingga pengalaman konkret masyarakat di lapangan. Keseluruhan struktur ini disusun secara sengaja untuk membangun suatu alur yang bergerak dari struktur kekuasaan, menuju basis ekonomi dan ekologis, lalu ke tata kelola negara, dan akhirnya pada dampak kemanusiaan yang paling nyata.

Dengan pendekatan ini, buku Memoria Passionis No. 44 diharapkan tidak hanya menjadi arsip penderitaan, tetapi juga menjadi dokumen reflektif dan advokatif yang mampu mendorong perubahan. Ingatan yang dirawat dalam buku ini bukan untuk membekukan masa lalu, melainkan untuk membuka kemungkinan masa depan—masa depan di mana keadilan, perdamaian, dan martabat manusia di Tanah Papua benar-benar dihormati dan diwujudkan.